Halo, Sobat PS!

Tau nggak sih, guys? Tanggal 9 Juni 2025 kemarin, Kampung Mlwaer di Sorong, Papua Barat Daya lagi on fire banget nih!

Balai Perhutanan Sosial Ambon, Sekwil III sedang melaksanakan prencanaanpendampingan perhutanan sosial dan berkolaborasi dengan Flora Fauna Indonesia melalui kegiatannya dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan yang menghasilkan tata kelola usaha mandirinya.

Kegiatan ini dihadiri oleh kepala kampung,petani lokal,ibi-ibu hebat, sampai anak-anak muda yang dengan penuh semangat semuanya turun tangan langsung bahas tantangan dan peluang pengelolaan hutan pasca keluarnya SK Persetujuan PS sejak 2023. Nggak cuma diskusi, mereka juga mulai antusias menggerakan KUPS Agroforesti dan KUPS Kripik Pisang biar makin berdampak dan produktif! RKPS jadi panduan bareng untuk atur langkah strategis ke depan biar hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera!

Kegiatan ini penting karena jaga hutan berarti menjaga masa depan kehidupan. Ini bukan cuman soal pohon, tapi tentang hidup lebih baik, udara bersih, pangan lokal, dan peluang ekonomi buat semua generasi. Kegiatan ini diharapkan sebagai uapaya Gotong-Royong, partisipasi aktif lintas generasi, inovasi lokal yang praktis dan keren.

Karena kalau bukan kita, siapa lagi?

Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

#MlawerOnFire#PerhutananSosial #PapuaBaratDaya #RKPS#KUPSAgroforesti #KUPSPisang#JagaHutan#GoGreen#Aksinyata

Halo, Sobat PS!

Pada tanggal 26 dan 28 Mei 2025 Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial Ambon telah melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait yang dapat mendukung program Perhutanan Sosial. Koordinasi dilaksanakan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHKP) Papua Barat Daya, YKI, FFI, Econusa, PIONIR, dan WWF.

Sobat PS, koordinasi dengan stakeholders tersebut secara garis besar mendiskusikan beberapa hal berikut:
1. Kepala DLHKP Papua Barat Daya menyampaikan bahwa PS menjadi program unggulan di Provinsi Papua Barat Daya karena PS menjadi salah satu solusi dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan
2. Pengelolaan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) & Jasa Lingkungan (Ekowisata) di area PS perlu dikolaborasikan dengan DLHKP dan NGO/mitra dalam hal pengembangan usaha hingga pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan. Terutama nilam, dan sagu sebagai komoditas unggulan pada road map PS.
3. Program PS perlu didorong untuk mendapatkan Dana Otsus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, NGO,
4. Perlu adanya publikasi melalui media cetak dan multimedia terkait PS yang melibatkan stakeholders terkait
5. Kegiatan terkait arah kebijakan dapat dikemas dalam bentuk seminar/pertemuan.
Selain itu, terdapat beberapa diskusi yang difokuskan pada lokasi atau kelompok tertentu terkait tata kelola kelembagaan-usaha-kawasan, identifikasi-inventarisasi potensi, Kunjungan Menteri Kehutanan, Fasilitasi Penyusunan RKPS, dan sinergitas rencana kerja Balai Perhutanan Sosial Ambon dengan stakeholders tersebut.

Koordinasi, kolaborasi, dan sinergi menjadi kata kunci dalam kegiatan kali ini, Sobat PS. Ini merupakan upaya Balai PS Ambon, khususnya Seksi Wilayah III untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan hutan lestari di Provinsi Papua Barat Daya.

Salam Perhutanan Sosial!

Halo, Sobat PS!

Pada tanggal 9 April 2025 telah dilaksanakan Panen Perdana Padi Ladang Varietas Inpari 30 di Kampung Nengke II, Distrik Pantai Timur Barat (PTB), Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. Kampung Nenggke II merupakan area Perhutanan Sosial (PS) yang memperoleh SK Persetujuan Pengelolaan PS dengan skema Hutan Desa (HD) pada tahun 2022. Area yang dikelola oleh sejumlah 87 KK yang tergabung pada LD Nengke II ini memiliki luas sekitar 865 Hektar (Ha). Dalam rangka optimalisasi lahan di sekitar kampung dan membangkitkan semangat bertani pada ladang yang pernah ada di Kampung Nengke II, Seksi Wilayah III Balai PSKL Wilayah Maluku Papua bekerjasama dengan Yayasan Wahana Sarmi Sejahtera (YWSS) untuk mendampingi masyarakat dalam pengelolaan HD Kampung Nengke II. Kegiatan yang didampingi berupa usaha tani ladang yang telah dimulai sejak tanggal 18 November 2024. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjang visi Pemerintah Republik Indonesia terkait Ketahanan Pangan di Lokasi PS.

Sobat PS, kegiatan usaha tani LD Nengke II diawali dengan pembukaan dan pembersihan lahan selama 3 minggu. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2024 dilaksanakan penanaman benih padi. LD Kampung Nengke II aktif melakukan pemeliharaan padi ladang dengan membersihkan gulma agar proses pertumbuhan padi ladang tetap terpelihara dengan baik. Selain itu juga dilakukan pemupukan menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri dari hasil pelatihan yang diberikan kepada kelompok

Selama kurang lebih 3 bulan menanti, akhirnya bulir-bulir padi sudah siap dipanen, Sobat PS. Panen perdana dirayakan dalam event Panen Perdana Padi Ladang Varietas Inpari 30 ini dihadiri oleh Bupati Sarmi dan disaksikan oleh BSIP Papua, dengan turut mengundang Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, dalam hal ini Seksi Wilayah III; Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi, termasuk Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, dan Bappeda; Pemerintah Distrik PTB; Pemerintah Kampung Nengke II, Tokoh Adat; serta Tokoh Gereja. Event ini bertujuan supaya usaha padi ladang di Kampung Nengke II mendapatkan dukungan program dari pemerintah daerah, sehingga tindak lanjut program dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Event yang dikelola oleh YWSS ini terlaksana dengan sukses memanen padi ladang seluas sekitar 2,5 Ha.

Semoga panen perdana padi ladang ini semakin mengobarkan semangat LD Nengke II untuk mengembangkan usaha tani dan agroforestry di area PS, sehingga semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salam Perhutanan Sosial!

Halo, Sobat PS!

Selama 3 bulan membersamai Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, para mahasiswa Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Jelajah Hutan Masa Depan (Jalan Mapan) Perhutanan Sosial (PS) Batch 7 akhirnya menyelesaikan kegiatan di negeri raja-raja ini.

Program magang ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan jaminan konversi SKS yang diakui perguruan tinggi. Sejumlah 20 mahasiswa telah dibagi ke dalam tim untuk mendampingi KTH Aminata Sejahtera & KTH Sipatton Erie. Pendampingan tersebut mencakup tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, & tata kelola usaha perhutanan sosial. Berbagai inovasi, kreasi, & gebrakan baru telah dimunculkan para mahasiswa, antara lain:
– Inventarisasi potensi PS
– Penandaan titik batas PS
– Update RKPS
– Pembuatan peta situasi di area PS
– Rebranding produk KUPS
– Launching produk baru KUPS
– Pembuatan profil KPS dan KUPS
– Pembuatan Business Model Canvas (BMC)
Menurut pengurus & anggota KPS, kehadiran para mahasiswa dengan berbagai karyanya telah membantu kelompok dalam pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Mereka bersyukur & berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena telah menghadirkan para mahasiswa ini.

Segenap keluarga besar Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, khususnya Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, serta Dinas Kehutanan Provinsi Maluku & UPTD KPH Ambon mengucapkan selamat & terima kasih atas dedikasi para mahasiswa terhadap perhutanan sosial & masyarakatnya. Semoga 3 bulan ini menjadi pengalaman berharga & bermanfaat bagi mahasiswa. Salam hormat & hangat kami bagi orang tua/keluarga & civitas akademika adik-adik.

Mari kita jaga silaturahmi, terus tetap berbakti kepada negeri, untuk bersama mewujudkan masyarakat sejahtera & hutan lestari! Salam Perhutanan Sosial, Salam 5 Jari! 🖐🏻

Halo, Sobat PS!

Jayapura, 23 November 2024 – Dalam upaya memperluas manfaat Perhutanan Sosial bagi masyarakat, Menteri Kehutanan menyerahkan Salinan SK Perhutanan Sosial kepada empat kelompok masyarakat pengelola hutan di Provinsi Papua. Penyerahan ini mencakup total area seluas 4.120 hektar, yang akan memberikan akses kelola kepada 103 Kepala Keluarga.

Empat kelompok penerima tersebut adalah:
1. LD Kibay, Kab. Keerom – 930 hektar
2. LPHD Armopa, Kab. Sarmi – 1.076 hektar
3. LD Uskwar, Kab. Keerom – 1.364 hektar
4. LPHD Imsar, Kab. Jayapura – 750 hektar

Hingga November 2024, program strategis nasional ini telah berhasil mendistribusikan 8,1 juta hektar areal Perhutanan Sosial kepada 1,3 juta Kepala Keluarga di seluruh Indonesia, termasuk 1,7 juta hektar di wilayah Papua. Di Provinsi Papua sendiri, sebanyak 159.316 hektar telah dikelola oleh masyarakat melalui 80 unit persetujuan, memberikan dampak langsung kepada 13.596 Kepala Keluarga.

Dalam agenda kunjungan ini, Menteri Kehutanan yang didampingi oleh Dirjen Perhutanan Sosial, Dirjen PDASRH, Dirjen KSDAE, Direktur PUPS, dan Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, juga menyaksikan potensi hasil hutan masyarakat. Di Kampung Imsar, Distrik Nimboran, hasil seperti sagu, kakao, panili, hingga teh gaharu menjadi bukti nyata bagaimana Perhutanan Sosial mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Turut mendampingi dalam kunjungan ini: Edward Sembiring, S.Hut., M.Si. (Kepala P3E Papua); Atanasius Guntara Martana, S.Hut., M.H (Kepala BBKSDA Papua); Acha Anis Sokoy, S.Hut. (Kepala Balai TN Wasur); Safruddin Jen, S.Hut, M.M. (Kepala Balai PHL Wilayah XV Jayapura); Sofyan, S.Hut., M.Sc. (Kepala Balai PKHTL Wilayah X Jayapura); Manuel Mirino, S. Hut (Kepala Balai TN Lorentz); Ojom Somantri, S. Hut. T., M. Sc (Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua) beserta staf; serta Nelson Kaimana, S. Hut, M. Si (Kepala Sekwil III Balai PSKL Wilayah Maluku Papua) beserta staf.

Selain itu, peninjauan dilakukan ke lokasi rehabilitasi DAS di Nambon Mamei, Distrik Kemtuk, yang menjadi wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam menjaga kelestarian hutan. Menteri juga mengunjungi kelompok budidaya anggrek “Dambu Kahbray” di Kampung Dosay, yang berhasil memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah berharap dapat menghadapi tantangan global, termasuk perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, sekaligus menciptakan warisan hutan lestari bagi generasi mendatang.

Kunjungan kerja Menteri Kehutanan memberikan semangat bagi masyarakat untuk semakin berkarya demi kelestarian hutan dan kesejahteraannya. Salam Perhutanan Sosial!

Halo, Sobat PS!

Kamis 21 November 2024, merupakan Hari Yang Istimewa Banget, untuk UPT. Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Prov. Papua Barat Daya karena Kami mendapat kunjungan dari Bapak Menteri Kehutanan “Raja Juli Antoni, Ph.D, bersama Bapak Dirjen KSDAE Prof. Satyawan Pudyatmoko dan Ibu Dirjen BPDASRH Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
Banyak Kegiatan Seru yang dilaksanakan di Prov. Papua Barat Daya, di Lokasi Taman Wisata Alam (TWA) Sorong Sobat PS, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Menteri Kehutanan antara lain :
🦜Kunjungan ke kandang Transit dan Klinik Satwa
🕊️Pelepasliaran burung ke habitatnya
🪻Penanaman Anggrek
📑Penyerahan 12 (dua belas) salinan SK. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kampung/Desa
🧑🏻‍🌾 Ramah Tamah dengan Masyarakat dan Kelompok Pengelola Hutan Desa serta Mitra Pembangunan.
🙋Pembinaan UPT Kementerian Kehutanan Lingkup Prov. Papua Barat Daya dan Papua Barat

12 SK dengan total luasan 33.536 Ha, diterima secara langsung oleh perwakilan dari 1) LPHK. Sinifagu (Kampung Malakobutu), 2) LPHK Olfaguk (Kampung Malayauw), 3) LPHK Lan Mele (Kampung Della), 4) LPHK Mlawer Kampung Malwer, 5) LPHK Klasowoh (Kampung Klasowoh), 6) LPHK Batu Lubang Pantai (Kampung Batu Lubang Pantai), 7) LPHK Aresi Kampung Wewenagu, 8) LPHK Malabam Kampung Malabam, 9) LPHK Wasingsang Kampung Wasingsang, 10) LPHK Putung Woronai (Kampung Klamintu), 11) LPHK Kawakir (Kampung Klalik), 12) LPHK Klasin (Kampung Klasin) , Kabupaten Sorong, Prov. Papua Barat Daya